Empat Fraksi di DPR, yakni Gerindra, Demokrat, PAN, dan PKS telah mengajukan usulan hak angket 'Ahok Gate' pada sidang paripurna Kamis 23 Februari 2017.
Pengamat Politik Sofyan Sjaf menilai hak angket itu akan sulit terwujudkan karena sarat akan intervensi dari pihak penguasa. Sebab, Ahok Gate itu mengarah ke Pilkada DKI Jakarta yang akan berlanjut ke dua putaran.
"(Hak angket) Ahok Gate itu akan ada sebuah intervensi pihak penguasa, sehingga dibutuhkan kesolidan dari para anggota DPR," ujarnya kepada Okezone, Sabtu (24/2/2017).
Menurutnya, hal ini sangat menguras energi karena bagi kubu anti-Ahok, merasa adanya ketidakadilan yang ditunjukkan oleh pemerintah dengan tidak memberhentikan mantan bupati Belitung Timur itu dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.
"Bagi mereka yang menolak Ahok ini dianggap sesuatu yang tidak adil," tandasnya.
Sekedar diketahui, hak angket Ahok Gate belum ada keputusan dari DPR. Diperlukan rapat badan musyawarah (Bamus) satu kali lagi untuk memutuskan jadwal pengambilan keputusan hak angket.
Pengamat Politik Network for South East Asian Studies (NSEAS), Muchtar Effendi Harahap berharap publik turut mengawasi usulan hak angket "Ahok Gate" terkait status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang tak dinonaktifkan sebagai gubernur DKI Jakarta merski berstatut terdakwa.
Pengawasan dari publik ini diharapkan dapat menjaga agar usulan hak angket tak hilang begitu saja. Publik akan terus membantu bertambahnya anggota DPR mendukung hak angket. [Mediaislam.org/okezone]
